Juli 2020, Ruas Jalan Talabiu – Simpasai Dikerjakan dengan Alokasi Rp.7,6 Miliar

Bima, Bimakini.- Berdasarkan hasil koordinasi Pemerintah Daerah melalui Dinas PUPR Kabupaten Bima ke Dinas PUPR Provinsi NTB, ruas jalan Talabiu-Simpasai sepanjang 16,50 km, dikerjakan sekitar bulan Juli 2020, dengan anggaran Rp.7,6 Miliar.

“Kami sudah koordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi NTB, ruas jalan Talabiu-Simpasai, sepanjang 16,50 km, dikerjakan sekitar bulan Juli 2020, dengan anggaran Rp.7,6 miliar,” jelas Kadis PUPR Kabupaten Bima Ir. H. Nggempo, MMT, sabtu (7/3).

Nggempo menjelaskan, berdasarkan SK Gubernur NTB, nomor 620-351/2016,tentang status ruas jalan provinsi NTB, sebagaimana ruas jalan diprotes warga, adalah kewenangan Provinsi NTB, bukan kewenangan Daerah Kabupaten Bima.

“Nama ruas Talabiu-Simpasai panjang 16,50 km, mereka sudah melakukan perencanaan menyusun DED dan RAB sebagai bahan melakukan proses pelelangan,”katanya.

Lanjut Nggempo, progresnyabaru selesai lelang perencana. Pekan ini dilakukan tanda tangan kontrak perencanaan.

“Jika tidak ada halangan, sekitar bulan Juni lelang fisik, pelaksanaan fisik sekitar Juli atas awal Agustus, akan ditangani tahun ini dengan anggaran Rp.7,6 miliar,”sebutnya.

Kata dia, sebagai Dinas yang membidangi soal ruas jalan, Nggempo mengaku tidak ingin ceroboh dalam hal pemeliharaan ruas jalan apalagi bukan kewenangan daerah.

“Kalau Daerah melakukan pemeliharaan jalan provinsi, nanti kami ditanya, Pos anggaran dari mana, penjara menanti, sebab tidak ada juga anggaran yang banyak untuk menangani diluar perencanaan daerah,”jelasnya.

Kata dia, soal ruas jalan itu, petugas Dinas PUPR Provinsi sudah melakukan survey beberapa ruas jalan yang menjadi kewenangan mereka. “hasil survey mereka akan tindaklanjut kok, kita harus bersabar dulu menunggu waktu kapan mereka akan mulai kerjakan,”tutupnya. (MAN)

Jalan Provinsi di Kabupaten Bima 464.41 km

Bima, Bimakini.- Panjang jalan Provinsi di 10 kabupaten dan kota di NTB, mencapai 1.020.02 km 464.41 km panjang jalan ada di wilayah kabupaten Bima.

Kadis PUPR Kabupaten Bima Ir. H. Nggempo, MMT, selasa (17/3) mengatakan, ada juga jalan provinsi yang saat ini dikeluhkan rusak oleh warga. Pemerintah Kabupaten Bima didesak untuk memperbaikinya.

“Sesungguhnya jalan yang rusak diprotes masyarakat Kabupaten Bima itu adalah jalan kewenangan Provinsi bukan jalan menjadi kewenangan kabupaten Bima, “katanya.

Nama ruas jalan provinsi berada di wilayah Kabupaten Bima, yaitu ruas jalan Labuan Kananga (batas Dompu) – Kawinda To’i – Piong – Simpang kore, Simpang Kempo – Simpang Kore, Kiwu – Sampungu – Bajo.

Selain itu, ruas jalan Sila – Bajo, Hu’u – Parado, Bima – Tawali, Tawali – Sape, Talabiu – Simpasai, Simpasai – Parado, Simpasai – Wilamaci, Wilamaci – Karumbu, Karumbu – Sape, dan Wilamaci – Parado.

“Ruas jalan kewenangan Provinsi NTB ini, tidak bisa dikerjakan menggunakan anggaran daerah, harus ditangani langsung Dinas PUPR Provinsi NTB,”katanya. (MAN)

Ir. H. Nggempo : Jalan Tente – Parado Itu Kewenangan Provinsi NTB

Bima, Bimakini.- Kerusakan ruas jalan di wilayah Kabupaten Bima menuai aksi protes dari masyarakat, salah satunya di Desa Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Ir. H. Nggempo, MMT mengaku ruas jalan itu bukan kewenangan daerah.

“Ruas jalan yang rusak di Desa Tente bukan kewenangan Kabupaten Bima, tapi itu ruas jalan kewenangan Provinsi NTB,”jelasnya kepada Bima Ekspres, Kamis (5/3).

Kata dia, Pemerintah Kabupaten Bima tetap akan disorot masyarkat, karena menganggap ruas jalan itu tanggungjawab Pemda Bima.

“Kita harus mengetahui, ruas jalan milik daerah dan ruas jalan kewenangan Pemprov, tapi kerusakan ruas jalan Provinsi tetap dilaporkan oleh daerah,”katanya.

Nggempo mengaku, ruas jalan itu baru tahun kemarin di Pamel oleh Dinas PUPR Provinsi NTB, bahkan secara rutin mengecek langsung di lapangan. “Kalau ruas jalan milik provinsi itu, akan ditangani 2020 ini, itu informasi yang kami terima dari Dinas PUPR Provinsi NTB,”katanya.

Nggempo berharap kepada masyarakat agar bersabar dan memohon doa, supaya pekerjaan dapat disegerakan.”Kita harus berdoa semoga tidak ada halangan Pemerintah Provinsi mengerjakan ruas jalan itu, kami tidak ada kewenangan, karena bukan ruas jalan milik Pemda,” jelasnya. (MAN)

Penguatan Kelembagaan, Komisi Irigasi Gelar Gotong Royong

Bima, Bimakini.- Komisi Irigasi pada saluran kiri Daerah Irigasi (DI) Desa Bontokape, Kecamatan Bolo, gotong royong bersama petani, kamis (27/2).

Komisi Irigasi, Zaharuddin, ST, M.Si menjelaskan kegiatan ini untuk meningkatkan penguatan kelembagaan pengelolaan irigasi Kabupaten Bima. Agar dapat memahami sistem irigasi partisipatif untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian.

Serta meningkatnya kinerja dan fungsi jaringan irigasi di wilayah kerja masing-masing. “Komisi irigasi Tahun Anggaran 2020, melaksanakan gotong royong di saluran kiri D.I Bontokape Kecamatan Bolo,”katanya.

Kata dia, tugas Bidang Pengairan yaitu mengupayakan pelayanan air irigasi dengan baik, sehingga meningkat produksi pertanian.”Saya berharap kepada pengurus P3A/GP3A selalu aktif dalam kelembagaan dalam mencatat semua kegiatannya baik saat rapat maupun kegiatan lainnya,”jelasnya.

Dia berharap kepada petani untuk meningkatkan partisipasi dalam kegiatan OP jaringan irigasi. Kerusakan-kerusakan yang kecil bisa lakukan sendiri, seperti permbersihan saluran dan mengangkat sedimen.”Harus mulai dari pengaturan rencana tata tanam, dengan mengatur luas tanam padi, apabila ketersediaan air berkurang diatur luas tanam padi, PPK IPDMIP, perlu adanya IPAIR atau iuran pengelolaan air irigasi. IPAIR ini untuk membantu pengurus P3A/GP3A dalam pengelolaan air irigasi,”jelasnya.

Setelah gotong royong dilanjutkan dengan diskusi bersama Dinas PUPR, Dinas Pertanian, GP3A, P3A, TPM. (MAN)

Nggempo : Jalan Simpasai-Wilamaci Dikerjakan Pemprov NTB 2020

Bima, Bimakini.- Pemerintah Kabupaten Bima melalui Kadis PUPR Kabupaten Bima Ir. H. Nggempo, MMT, menjelaskan soal jalan Wilamaci Kecamatan Monta yang rusak. Jalan tersebut tanggungjawab Pemerintah Provinsi NTB. Di tahun 2020 ini, jalan Simpasai – Wilamaci akan dikerjakan sepanjangan 4,70 km dengan anggaran Rp. 5 Miliar.

“Jalan Wilayah Wilamaci Monta yang rusak itu adalah jalan provinsi, bukan jalan daerah. Akan dikerjakan tahun 2020 oleh Pemprov,”ujar Nggempo, Senin (17/2).

Kata Nggempo, Pemerintah Provinsi NTB tidak hanya mengerjakan jalan Simpasai-Wilamaci, namun juga Tawali-Sape, Bima-Tawali, Karumbu-Sape, Sila-Bajo, Talabiu-Simpasai, Sampungu-Kiwu, dan 17 Jembatan.

“Dalam rencana penggunaan dan kebutuhan saja, di wilayah Kabupaten Bima menyerap Rp.199 Miliar, dibandingkan kota lain, ruas provinsi dan jembatan banyak di Kabupaten Bima,”katanya.

Kata dia, hasil rakor di provinsi terkait rencana penanganan dan pembiayaan infrastruktur, 70 persen alokasinya di Pulau Sumbawa dan 30 persen di Pulau Lombok.

“Provinsi merencanakan pekerjaan mulai 2020 dan target tuntas 2022, anggaran bersumber pendanaan DAK, Hibah APBN dan Tahun jamak APBD Provinsi NTB,”jelasnya.

Dia berharap, masyarakat bersabar. Pemerintah Provinsi akan segera mengerjakan setiap ruas jalan yang sudah dianggarkan dan masuk perencanaan.

“Kita harus bisa membedakan jalan ruas milik daerah dan ruas milik provinsi, kami tetap akan prioritaskan jalan daerah yang membutuhkan perhatian Pemerintah Daerah,” katanya. (MAN)

Anggaran Rp6 Miliar Untuk Jalan Lintas Tente Karumbu Dikerjakan Tahun ini

KABUPATEN BIMA – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bima akan merealisasikan perbaikan kondisi jalan Lintas Tente Karumbu yang rusak parah di tahun 2020 ini. Pekerjaan jalan ini akan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp6 miliar.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bima Ir. Nggempo melalui Kabid Binamarga Junaidi menjelaskan,  pekerjaan jalan Lintas Tente Karumbu sudah dialokasikan melalui APBD Kabupaten  Bima tahun 2020 dengan nilai anggarannya sebesar Rp6 miliar. 
“Insya Allah akhir bulan April  2020 mulai dikerjakan,” jelas Junaidin di ruang kerjanya, Senin (10/2/2020).
Menurut junaidin, saat ini sedang dalam pelaksaan tender dan kontrak pekerjaannya. Anggaran untuk jalan tersebut memang tidak bisa dikerjakan dengan anggaran yang sedikit dan pekerjaannya nanti akan diliat pada kondisi jalan mana yang perlu diperbaiki. 
“Kalau anggarannya sedikit tidak mungkin kita kerjakan semua. Dan pekerjaannya dilakukan juga pada perbaikan sesuai dengan kondisi jalan yang rusak. Sementara anggaran dalam pekerjaan perbaikan jalan tersebut telah dianggarkan sebesar Rp6 miliar di tahun ini,” terangnya. (RED)

Jalan Pandai-Risa Dianggarkan Rp.4 Miliar, Tinggal Tunggu Proses Tender

Bima, Bimakini.- Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), telah menganggarkan peningkatan jalan lintas Pandai-Risa Kecamatan Woha sebanyak Rp. 4 Miliar untuk tahun 2020. Pengerjaannya setelah proses tender selesai.

“Kami harap masyarakat Desa Pandai bisa bersabar, jalan tersebut sudah dianggarkan sebanyak 4 Miliar tahun 2020 ini, kami menunggu proses tender yang sudah berjalan,” jelas Kadis PUPR Kabupaten Bima, Ir. H. Nggempo, MMT, Rabu (12/2).

Kata Nggempo, peningkatan jalan Desa Pandai sudah diprioritaskan akan dikerjakan tahun ini. Hal itu sebagai jawaban atas aksi warga pertengahan tahun 2019 lalu.

“Ini atas perintah langsung Bupati Bima, Umi Dinas sudah turun langsung mengecek lokasi lebih dari satu kali. Jalan tersebut diprioritaskan, itu perintah Bupati,” tegas Nggempo.

Dia  mengaku, sebenarnya peningkatan jalan itu ingin kerjakan di APBD Perubahan 2019. Tetapi mengingat devisit anggaran perubahan, terpaksa dialihkan pada APBD murni 2020.

“perencanaan peningkatan jalan tersebut sudah ada dana DAK 2020, akan segera dilaksanakan tahun ini,  masyarakat bisa mengecek melalui sirup secara online,” terangnya.

Nggempo berharap kepada masyarakat pandai, supaya bersabar menunggu hasil tender yang sedang dilakukan. Sebab tidak bisa dikerjakan seperti membalikkan telapak tangan.

“Bupati Bima mengatensi setiap kondisi kerusakan infrastruktur yang ada di Kabupaten Bima, hanya saja kekurangan anggaran membuat perencanaan yang maksimal menjadi kendala,”katanya. (MAN)

Pembongkaran 10 Bangunan di Rasabou Sape Sempat Diprotes

Bima, Bimakini.- Pemerintah Lanupaten Bima melalui Dinas PUPR, didampingi Muspika Kecamatan Sape, TNI, POLRI dan BRIMOB, membongkar 10 bangunan yang berdiri diatas saluran irigasi di Desa Rasabou Kecamatan Sape, Senin (10/2)

“Sesuai hasil rakor sebelumnya, hari ini kami melakukan pembongkaran 10 unit bangunan yang terdiri diatas saluran irigasi di Desa Rasabou, Kecamatan Sape,”jelas Kadis PUPR Ir. H. Nggempo, MMT

Kata dia, pihaknya juga didampingi Camat Sape, UPT, TNI, POLRI dan BRIMOB. Pembongkaran dilakukan secara manual.

“Sempat diprotes oleh pemilik bangunan, mempertanyakan kenapa tidak bangunan lain juga, namun sudah kita jelaskan akan dilakukan secara bertahap dan berlaku adil,”ujarnya.

Kata Nggempo, pembongkaran ini merujuk pada Peraturan Pemerintah PU Nomor 08/PRT/M/2015 tentang penetapan sempadan irigasi, bahwa garis sempadan irigasi paling sedikit (1 meter) diukur dari tepi ruang irigasi (parit).

Lanjut Nggempo, merujuk pada UU nomor 26 Tahun 2007 tentang penetapan ruang dan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2015, tentang penyelenggaraan penataan ruang pasal 182 ayat 2 d.

“Salah satu jenis pelanggaran pemanfaatan ruang adalah menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum,”terangnya.

Selain itu juga, pemanfaatan ruang atau bangunan pada ruang sembadan irigasi mengakibatkan aliran pada saluran irigasi tidak lancar dan dapat mengakibatkan banjir sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar.

Aturan sudah jelas, berkaitan dengan pelanggaran tata ruang terhadap 10 bangunan itu, sehingga tidak ada lagi alasan bagi pemilik bangunan tidak mengindahkan keputusan yang ada, kami sudah memberi kesempatan kepada pemilik bangunan untuk mengosongkan bangunan tersebut,”jelasnya. (MAN)

Dinas PUPR Kabupaten Bima siap Bongkar Bangunan Salahi Aturan di Rasabou – Sape

Bima, Bimakini.- Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas PUPR menggelar rapat koordinasi (Rakor) tentang pembongkaran bangunan diatas saluran irigasi di Desa Rasabou, Kecamatan Sape, Rabu (5/2). Rakor tersebut dihadiri Tim Penertiban Kabupaten Bima, Camat Sape dan Muspika, pemilik bangunan, perwakilan Balai PSDAH wilayah sungai Pulau Sumbawa dan masyarakat.

Kadis PUPR Kabupaten Bima Ir. H. Nggempo, MMT menjelaskan, merujuk pada Permen PU Nomor 08/PRT/M/2015 tentang penetapan sempadan irigasi, bahwa garis sempadan irigasi, bahwa garis sempadan irigasi paling sedikit 1 meter diukur dari tepi ruang irigasi (parit).

Lanjut Nggempo, merujuk pada UU Nomor 26 2007 tentang penetapan ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2015, tentang penyelenggaraan penataan ruang pasal 182 ayat 2 d. “Salah satu jenis pelanggaran pemanfaatan ruang adalah menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum,”jelasnya, Kamis (6/2).

Selain itu, pemanfaatan ruang atau bangunan pada ruang sembadan irigasi mengakibatkan aliran pada saluran irigasi tidak lancar. Hal itu dapat mengakibatkan banjir, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar.

“Berdasarkan hasil kesepakatan pada rapat pembahasan bangunan diatas bangunan irigasi pada 1 Juli 2019, bahwa pemilik bangunan akan melaksanakan pembongkaran secara sukarela selambat-lambatnya November 2019, namun sampai hari ini belum terealisasikan,”ujarnya.

Kata dia, aturan sudah jelas, berkaitan dengan pelanggaran tata ruang terhadap 10 bangunan itu. Tidak ada lagi alasan bagi pemilik bangunan tidak mengindahkan keputusan yang ada.

“Kesepakatan hasil rapat, pembongkaran akan dilaksanakan 10 Februari 2020, kami akan memberi kesempatan kepada pemilik bangunan untuk mengosongkan bangunan tersebut,”jelasnya.

Pembongkaran dilakukan secara manual mulai dari lantai 3 hingga 1 . (MAN).